PEKANBARU – Penguatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai. Keduanya menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang sehat, produktif, dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, saat mengikuti kegiatan Pengarahan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI terkait Kebijakan PRO-ASN, yang dihadiri Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, serta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (11/11/2026).
Muzamil juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya terkait kondisi keuangan belanja pegawai yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.
Menurutnya, tuntutan terhadap profesionalisme, disiplin, dan peningkatan kinerja ASN perlu didukung oleh kebijakan yang turut memperhatikan aspek kesejahteraan. Sebab, kondisi sosial dan ekonomi pegawai dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi motivasi serta konsentrasi dalam menjalankan tugas.
“Bagaimanapun manajemen yang kita terapkan kepada pegawai akan menjadi tantangan ketika mereka sedang menghadapi persoalan keuangan yang cukup berat. Kondisi seperti ini tentu tidak mudah dan juga terjadi di berbagai perangkat daerah,” ujar Muzamil.
Ia berharap BKN dapat memberikan perhatian dan masukan terkait pengelolaan fasilitas peminjaman bagi ASN melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Menurutnya, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang tepat agar akses pembiayaan bagi pegawai tetap berjalan secara sehat, bertanggung jawab, serta tidak menimbulkan beban keuangan yang berlebihan.
Selain itu, Muzamil juga mendorong penguatan peran koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ASN.
“Kami berharap adanya dukungan terkait pengaturan peminjaman pegawai. Selain itu, kami juga ingin mendorong pengaturan koperasi Korpri agar dapat segera kami implementasikan, tentunya tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun perizinan di kemudian hari,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk koperasi sudah bisa langsung didirikan. Pengaturan dalam Undang-Undang Koperasi saat ini sudah sangat memudahkan. Korpri juga dapat mendirikan koperasi sendiri, dan di BKN kami juga telah melaksanakannya,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi atas perhatian, dukungan, dan pendampingan BKN dalam memperkuat tata kelola manajemen ASN di Provinsi Riau.
Ia mengungkapkan bahwa penerapan manajemen talenta di Riau terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya melalui keberhasilan UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau memperoleh Akreditasi A dari BKN dengan nilai 96.
SF Hariyanto menegaskan, manajemen talenta bukan sekadar pembenahan sistem administrasi kepegawaian, melainkan langkah strategis untuk memastikan penempatan aparatur sesuai kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kebutuhan organisasi.
“Manajemen talenta harus mampu memastikan pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja baik mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dalam pengisian jabatan, kita harus mengedepankan kemampuan, integritas, dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan BKN dalam mengimplementasikan kebijakan PRO-ASN dan manajemen talenta. Upaya ini tidak hanya diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur, tetapi juga pada terciptanya tata kelola kepegawaian yang adil, profesional, dan memperhatikan aspek kesejahteraan.
Dengan demikian, ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Hadir mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah, Sudandri, Kepala BKPSDM Bakharudin, beserta Sekretaris, Siti Rodhiyah.
