Selatpanjang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bekomitmen melaksanakan tata kelola keuangan yang baik yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Hal ini ditegaskan Kepala BPKAD Meranti Fajar Triasmoko, kepada media, Minggu (28/12/25). 

Penegasan itu bukan sekedar janji 
Pernyataan ini bukan sekadar kata-kata tapi merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan seoptimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat. 

"Dengan komitmen tata kelola keuangan yang baik kita berusaha keras untuk 
menghindari setiap penyimpangan, dan mematuhi kerangka regulasi yang ketat.  Dengan mempertimbangkan semua komponen utama tata kelola keuangan yang efektif yang diimplementasikan dalam belanja pemerintah sehari-hari," jelas Fajar. 

Lebih jauh dijelaskan Fajar, sebagai pejabat yang diberikan tanggungjawab dalam mengelola keuangan daerah dirinya sangat memahami tentang 
Tata kelola keuangan yang baik yakni sebuah sistem yang mencakup serangkaian proses dan struktur yang dirancang untuk mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya keuangan daerah. 

Beberapa hal yang penting dilaksanakan BPKAD Meranti dalam menghasilkan tata kelola keuangan yang baik seperti dijelaskan Fajar, pertama melakukan transparansi anggaran sesuai amanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 

artinya semua informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dapat diketahui dengan mudah oleh publik. 

Kedua, Akuntabilitas dimana sesuai dengan intruksi Bupati semua pejabat yang mengelola dana publik harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut. 

"Setiap OPD dalam mengelola keuangannya kita minta untuk membuat pelaporan yang jelas dan terperinci, serta kesiapan untuk diaudit, baik oleh inspektorat daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," ujar Kepala BPKAD. 

Selanjutnya BPKAD juga menekankan aspek Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan anggaran dimana harus menghasilkan nilai terbaik untuk uang yang dibelanjakan. 

"Kita juga mengarahkan semua kegiatan pemerintah harus dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan dengan biaya serendah mungkin, menghindari pemborosan, dan fokus pada hasil yang nyata bagi masyarakat," ucapnya lagi. 

Dan yang tak kalah penting ditegaskan Fajar adalah Kepatuhan Hukum dimana seluruh proses pengelolaan keuangan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan daerah setempat. 

Kepatuhan ini menurutnya sangat penting untuk mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang 

Semua komitmen yang dijalankan oleh Pemkab. Meranti ini pada akhirnya bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah meskipun implementasi di lapangan selalu menghadapi tantangan, namun pernyataan komitmen ini merupakan langkah awal yang krusial.  

Selain itu komitmen kuat yang telah dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti dalam pengelolaan keuangan daerah  adalah pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dari Kementerian Keuangan yang memungkinkan monitoring dan evaluasi secara real-time terhadap pelaksanaan anggaran. 
Dalam aspek perencanaan dan penganggaran, Pemkab Meranti telah melaksanakan sistem e-Planning dan e-Budgeting melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang terintegrasi. Sistem ini memastikan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, sehingga setiap pembiayaan program yang dianggarkan benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang ideal untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. (Rls).