Ismail Sinaga, mahasiswa S2 Program Studi Magister Manajemen pada Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak), mengangkat isu strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pelayanan publik, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Di bawah bimbingan Dr. Richa Afriana Munthe, S.E., M.M. dan Dr. Imran Al Ucok Nasution, S.T., M.M., Ismail menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi aparatur sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi mencakup: (1) kurangnya pelatihan teknis bagi aparatur yang bertugas di unit pelayanan langsung, (2) ketidakpuasan kerja akibat penghasilan yang tidak sebanding dengan beban kerja, (3) rendahnya motivasi karena minimnya penguatan kapasitas dan kesejahteraan, serta (4) kecenderungan aparatur mencari pekerjaan alternatif yang mengganggu fokus dan pengembangan kompetensi.

Keempat tantangan ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan dan efektivitas program pemerintah daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Ismail mengusulkan pendekatan berbasis beberapa teori manajemen. Pertama, Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang menekankan pentingnya rekrutmen, pelatihan, motivasi, dan evaluasi kinerja sebagai pilar pengembangan organisasi. Kedua, Stakeholder Theory, yang menekankan bahwa organisasi publik tidak hanya bertanggung jawab kepada pimpinan atau pembuat kebijakan, tetapi juga kepada aparatur sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima layanan. Ketiga, Organizational Performance Theory, yang menyatakan bahwa kualitas SDM, sistem kerja, dan kemampuan organisasi dalam beradaptasi sangat menentukan keberhasilan program dan pencapaian tujuan strategis.

Sebagai solusi profesional, Ismail mengusulkan beberapa langkah konkret: (1) Pelatihan Teknis Pelayanan Publik: Menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi aparatur yang bertugas langsung melayani masyarakat, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman terhadap standar pelayanan. (2) Peningkatan Kesejahteraan Aparatur: Memberikan insentif atau honorarium tambahan bagi aparatur pelayanan publik sebagai bentuk penghargaan atas beban kerja dan kontribusi mereka, sekaligus meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. (3) Penerapan Sistem Reward and Punishment: Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil dan terukur untuk mendorong disiplin, akuntabilitas, dan semangat kerja aparatur.

Pendapat profesional Ismail Sinaga ini mendapatkan tanggapan dari Dr. Chandra Bagus, S.T., M.M., seorang praktisi manajemen dan engineering. Menurutnya, kombinasi antara MSDM Theory, Stakeholder Theory, dan Organizational Performance Theory merupakan pendekatan yang sangat tepat dalam membangun sistem pelayanan publik yang berkelanjutan. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menjawab tantangan struktural dan perilaku di sektor pemerintahan.

Sebagai penguatan solusi, Dr. Chandra Bagus mengusulkan pembentukan Service Excellence Development Unit, yaitu unit pengembangan kapasitas aparatur yang bertugas merancang pelatihan, mengelola sistem insentif, dan memantau kinerja pelayanan secara berkelanjutan. Unit ini diharapkan menjadi motor penggerak profesionalisme aparatur dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah."